KSAD: Presiden Disadap, TNI Tak Akan Tinggal Diam

TNI tak tinggal diam menyikapi isu penyadapan yang dilakukan Intelijen Australia kepada Presiden dan sejumlah pejabat penting lainnya. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman menegaskan pihaknya telah melakukan kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi untuk mencegah penyadapan.

TNI akan membuat alat antisadap secara mandiri."Saat ini TNI sedang melakukan riset san bekerjasama dengan salah satu universitas untuk membuat peralatan antisadap dan mengembangkan IT Teknologi. Kita sudah menandatangani MoU berisi 12 jenis riset," kata Budiman usai memberi pengarahan di hadapan ratusan prajurit TNI yang akan bertolak ke Lebanon, di Markas Kostrad TNI AD, Cilodong, Depok, Selasa 19 November 2013. TNI telah melakukan persiapan internal dan melengkapi diri sebagai upaya mencegah penyadapan. Ke depannya, dengan riset yang dilakukan tersebut, TNI akan memiliki peralatan yang jauh lebih modern sehingga dapat diperhitungkan. "Kita juga telah mempersiapkan diri untuk bisa mengetahui apa yang mereka lakukan dan kita sudah lakukan itu. Selain melakukan riset, nantinya diharapkan kita dapat membuat alat itu sendiri agar lebih mandiri," ungkap KSAD. Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, mengatakan di hadapan Parlemen pada Senin kemarin, 18 November 2013, pemerintahannya tidak akan meminta maaf atas aksi spionase yang telah mereka lakukan kepada Indonesia. Abbott membela diri, bahwa langkah itu dilakukan untuk melindungi Australia saat ini dan di masa lampau, sehingga jauh lebih penting untuk dilakukan ketimbang meminta maaf. Presiden SBY secara terang-terangan menyatakan, Australia menjadi penyebab rusaknya hubungan bilateral dengan Indonesia. "Tindakan (penyadapan oleh) Amerika Serikat dan Australia jelas telah merusak kemitraan strategis dengan Indonesia sebagai sesama negara penganut sistem demokrasi," kata SBY. Dia makin kecewa karena pernyataan Abbott dianggap meremehkan isu penyadapan terhadap Indonesia tanpa sedikit pun menunjukkan sikap penyesalan. Padahal sejak kabar penyadapan oleh AS dan Australia muncul ke permukaan, Indonesia telah memprotes keras. Oleh sebab itu, kata SBY, Pemerintah dan Kementerian Luar Negeri RI mengambil langkah diplomatik tegas dengan menarik Duta Besarnya dari Australia.